Jalurmedia.com – Penyakit yang menimpa maskapai penerbangan negara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk itu tak lagi menjadi rahasia. Awalnya, fluktuasi keuangan perusahaan terindikasi melakukan markup sewa pesawat karena kesalahan manajemen sebelumnya. Harus ada kiat dan upaya untuk selamatkan Garuda Indonesia dari Utang Rp. 138T.
Kiat dan Upaya Untuk Selamatkan Garuda Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir mulai membersihkan perusahaan tersebut sejak awal masa jabatannya, atau tepatnya pada 2019. Setelah terungkapnya skandal penyelundupan antara Brompton dan Harley.
Sayangnya, pembersihan internal saja tidak mengatasi penyakit kronis Garuda. Keadaan Garuda pun menjadi semakin runyam karena dampak pandemi COVID-19, dan laba perusahaan menurun signifikan.
Misalnya, penerbangan haji dan umroh Mekkah yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama perseroan, selama dua tahun terakhir tidak bisa beroperasi akibat covid-19. Dengan peningkatan mobilitas melalui kebijakan PSBB dan PPKM, maka penumpang domestik pun kian sepi.
Upaya membangun kembali Garuda di Indonesia sebenarnya sudah mulai berulang sejak tahun 2020. Namun hingga saat ini belum diketahui keberhasilan upaya tersebut.
Bahkan, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo terus terang menyatakan Garuda Indonesia secara teknis pailit. Pasalnya, utang perseroan sudah mencapai US$ 9,75 miliar atau setara rupiah. 138,93 triliun (kurs Rp. 14.250 per dolar AS).
Selain akumulasi utang, maskapai BUMN juga memiliki kekayaan bersih minus US$ 2,8 miliar atau Rp. 114 triliun. Bahkan, dia menyebut kasus ini adalah yang terburuk dari jajaran BUMN, mengungguli PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Padahal, dalam lingkungan seperti itu, istilah ‘bank’ secara teknis pailit, tetapi secara teknis pailit secara hukum belum,” kata Tiko, panggilan akrabnya, Selasa (9/11) dalam rapat dengan Komite VI DPR di Gedung DPR/MPR .
Upaya Garuda Indonesia Untuk Bernegosiasi
Tiko memberikan beberapa pernyataan mengenai Garuda Indonesia untuk bernegosiasi dengan semua kreditur, restrukturisasi melalui pengadilan Inggris, menerbitkan obligasi tanpa kupon, dan briefing dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengharakan dukungan pemerintah melalui pembayaran senilai 7 atau 5 triliun rupiah.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai Garuda tidak bisa pulih dengan sendirinya, dengan kata lain dukungan keuangan dari negara harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang dialami perusahaan.
Dia mengatakan, sudah sewajarnya pemerintah memberikan dukungan berupa pinjaman obligasi wajib konversi (OWK). Sebab berbagai maskapai di seluruh dunia juga mendapat bantuan dari pemerintah untuk bertahan dari gelombang COVID-19. Dalam hal ini, kata Toto, Menkeu harus segera membayar sisa PEN tahun lalu atau OWK sebesar Rp. 7,5 triliun.
Memang OWK tidak dibayar karena Garuda gagal memenuhi kriteria pembayaran pinjaman. Tapi menurutnya penting untuk mendapatkan sinyal positif dari pemerintah untuk menyelamatkan Garuda untuk mempromosikan opsi lain, yaitu meyakinkan kreditur tentang keberlanjutan Garuda di masa depan.
Menurut Toto, kunci dari penyelamatan adalah negosiasi antara pemberi pinjaman dan lessor. Jika negosiasi berhasil, utang Garuda akan anjlok hingga 70-85% menjadi US$ 2,6 miliar atau Rp 37,5 triliun.
“Dengan kita mengambil langkah ini, Garuda masih punya peluang untuk bertahan,” katanya kepada CNN Indonesia, Rabu (11/10).
Toto mengatakan kementerian BUMN harus menyelamatkan Garuda secara mati-matian jika terjadi skenario terburuk atau jika Garuda bangkrut, yang akan mempersulit keadaan. Pasalnya, maskapai milik negara ini juga sudah memenuhi tugas.
Jika Garuda bangkrut, Toto yakin akan ada masalah konektivitas di Indonesia. Hingga saat ini, Garuda Group selalu mengoperasikan penerbangan inovatif di rute dan bandara baru yang tidak menguntungkan. Dia mengatakan rute sepi ini juga membebani perusahaan, namun sebagai BUMN, Garuda Indonesia dan Citilink harus tetap terbang ke tempat tujuan.
