Jalurmedia.com – Pengamat menilai pemerintah tak boleh lepas tangan. Pemerintah harus selamatkan Garuda dari utang agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tidak bangkrut dan menimbulkan gejolak pasar.
Abra Talattov, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan seluruh bawahan Presiden Jokowi harus memiliki satu tujuan untuk menyelamatkan Garuda untuk menghindari segunung masalah yang akan muncul jika Garuda tidak beroperasi lagi.
Salah satu tantangan utama Abra adalah potensi risiko sistemik bagi pemberi pinjaman, yang beberapa di antaranya juga BUMN seperti Himbara, PT Pertamina (Persero) dan PT Angkasapura (Persero).
Investigasi Risiko Sistemik Baru
Melihat rincian utang Garuda Indonesia yang terdiri dari US$6,35 miliar dari lessor, US$967 juta ke bank, dan US$630 miliar ke pemasok milik negara. Karena itu, pemerintah harus selamatkan Garuda melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nantinya BUMN harus melakukan investigasi risiko sistemik baru, katanya. Abra mengaku kaget ketika Garuda gagal melakukan restrukturisasi.
“Apakah pemerintah menyelidiki risiko sistemik yang dapat terjadi jika terjadi kebangkrutan dan dampaknya pada masing-masing pemasok dan pemberi pinjaman? Apakah cukup kuat untuk menahan goncangan kebangkrutan Garuda?” paparnya.
Sementara itu, Abra mengingatkan Kementerian BUMN agar tidak terburu-buru mengalihkan sebagian besar saham BUMN ke swasta. Sebab, peran Garuda bisa terancam jika pemerintah gagal meraih suara mayoritas.
Dia menilai pemerintah tidak perlu mempertimbangkan opsi ini dan harus fokus pada pembenahan struktur internal perusahaan dan memastikan keberhasilan negosiasi. Dia menambahkan, Menteri Jokowi harus bekerja sama untuk menyelamatkan maskapai negara. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Jokowi sebenarnya sudah memberi sinyal kuat kepada Garuda untuk terus terbang.
Sinyal itu terbaca saat Jokowi memutuskan untuk menyewa pesawat Boeing B777-300ER dari Garuda Indonesia dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri saat pandemi pada akhir Oktober tahun lalu.
“Para menteri ini hanya perlu memahami keinginan presiden untuk menyelamatkan Garuda dan saling mendukung secara objektif dan terbuka untuk menyelamatkan Garuda,” katanya.
Tak Boleh Lepas Tangan
Gatot Raharjo yang merupakan seorang Pengamat Penerbangan menyebut pemerintah tak boleh lepas tangan dari tanggung jawab dan membiarkan Garuda pailit begitu saja. Ia menjelaskan ada banyak hal yang berpotensi menimbulkan gejolak nasional dan sangat krusial yang dipegang Garuda bila Garuda pailit
Gatot mengingatkan jika kebutuhan penerbangan domestik tidak terpenuhi, bisa terjadi gejolak sosial, ekonomi, dan politik, tetapi di sisi lain, kita bisa menghitung jumlah maskapai yang beroperasi.
Oleh karena itu, masalah Garuda harus dilihat tidak hanya dalam hal utang kertas, tetapi juga dalam hal peran penting yang tidak dilakukan maskapai penerbangan publik atau komersial lainnya.
Pertama
Peran konektivitas. Ini merupakan kelanjutan kekuasaan pemerintah di daerah terpencil dan jalur penumpang rendah.
Kedua
Pemimpin harga tiket pesawat di Indonesia. Sebagai maskapai full service dan salah satu pemain terbesar di Tanah Air, Gatot menilai Garuda bertanggung jawab untuk menyeimbangkan harga tiket pesawat. Gatot mengatakan Garuda harus dilihat tidak hanya sebagai maskapai penerbangan, tetapi juga sebagai bagian penting dari ekosistem penerbangan Indonesia.
Ketiga
Bahaya monopoli. Gatot mengaku khawatir perjalanan udara Indonesia akan dimonopoli oleh Lion Air Group. Lion Air Group saat ini menyumbang sekitar 50 persen dari semua penerbangan. Selain itu, Lion Air bertujuan untuk memperluas dengan Super Air Jet.
Keempat
Stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Gatot mengatakan jika Garuda menyusut atau bangkrut, akan terjadi kelangkaan dan kekurangan pasokan di bidang perjalanan udara. Selain itu, ia mengingatkan bahwa Garuda Indonesia memiliki sejarah penting sebagai bentuk keberhasilan Roundtable RI-Belanda 1949.
“Garuda memiliki sejarah kemerdekaan yang lahir dari meja bundar. Salah satu keberhasilan kami di meja bundar adalah relokasi maskapai domestik dari Belanda ke Indonesia,” pungkasnya.
