Jalurmedia.com – Lagi dan lagi, Indonesia mendapat kritikan Vanuatu di Sidang Umum PBB. Negara ini diketahui sering memberikan kritik kepada Indonesia, khususnya terkait dengan Papua. Vanuatu merupakan negara yang masuk dalam rumpun pasifik dan memiliki sedikit peduduk,
Vanuatu, Negara Kecil Bernyali Besar
Sampai tahun 2020 lalu, Worldbank melaporkan bahwa populasi yang terdapat dalam negara tersebut hanya sebesar 307.150 penduduk saja. Ini bahkan tidak lebih banyak dari seperempat penduduk pulau Bali. Bahkan di kota Jayapura saja, penduduknya mencapai 314.00. Jumlah ini jelas lebih banyak dari total populasi yang dimiliki negara kecil tersebut.
Tidak hanya memiliki jumlah pendidik yang sangat sedikit, rupanya wilayah dari Vanuatu sendiri juga terbilang sangat kecil. Jika ditarik perbandigan dengan salah sat pulau di Indonesia, Vanuatu hanya memiliki luas daratan sebesar pulau Maluku. Tercatat bahwa luas daratan dari Vanuatu hanya sebesar 12 kilometer persegi saja.
Meskipun negara ini termasuk dalam negara yang cukup kecil, rupanya nyali dari pemimpin Vanuatu cukup besar. Negara ini tercatat telah berkali-kali mengkritik Indonesia dengan menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua.
Vanuatu Kritik Indonesia Terkait HAM di Papua
Hal ini terlihat dalam sidang PBB yang berlangsung di New York tahun ini. Vanuatu kembali mengkritik Indonesia dan menuntut kemerdekaan Papua. Seperti yang dikutip dari CNBC, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman Weibur secara gamblang mengatakan bahwa terdapat pelanggaran HAM di wilayah Papua Barat.
“Pelanggaran HAM terjadi secara luas di seluruh dunia. Masyarakat Papua juga terus menderita pelanggaran HAM,” ungkap PM Vanuatu dalam pidato resminya di Sidang PBB, Minggu (26/09/2021).
Vanuatu berperan sebagai kritikus hebat untuk Indonesia tentunya bukan sekali terjadi. Sebelumnya, Vanuatu juga sering menyenggol Indonesia dengan isu Papua hampir di setiap sidang PBB. Fokus kritiknya pun berkaitan dengan pelanggaran HAM yang disebut oleh mereka terjadi di Papua Barat.
Kritikan Vanuatu tersebut lantas langsung menerima respon dari pihak Kementrian Luar Negeri RI. Seorang diplomat muda RI, Sindy Nur Fitri memberikan pandangannya terkait pernyataan yang dilontarkan oleh PM Vanuatu.
“Vanuatu mencoba memberi kesan pada dunia dengan apa yang disebut kepeduliannya terhadap masalah hak asasi manusia,” tegas Sindy ketika membacakan pernyataan resminya yang diunggah dalam akun Youtube MoFa. Sindy mengungkapkan bahwa hak asasi manusia yang nampak sangat serius diperhatikan oleh Vanuatu sangat rawan dipelintir.
Diplomat muda RI ini juga menganggap bahwa Vanuatu justru terkesan menutup mata atas tindakan teror dan aksi anarkisme yang membahayakan banyak pihak yang acapkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Sindy beranggapan bahwa ancaman dan aksi anarkis yang dilakukan KKB justru yang sebenarnya melanggar HAM.
“Vanuatu terkesan sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata membunuh perawat, petugas kesehatan, guru, pekerja bangunan dan juga aparat penegak hukum yang sedang bertugas” Ungkap Sindy mempertegas pernyataannya.
