Presiden ke 7 Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti pentingnya hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemimpin ketika sebuah negara menghadapi konflik. Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri acara pembukaan Penang Peace Dialogue 2026 di George Town, Pulau Pinang, Malaysia, Sabtu malam, 5 September 2026. Menurutnya, upaya menuju perdamaian tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan seorang pemimpin. Masyarakat juga mempunyai peran untuk memahami arah serta kesulitan yang sedang dihadapi pemimpin mereka.
Jokowi hadir dalam gala dinner yang menjadi bagian pembuka forum internasional tersebut. Dalam sambutannya, ia berbicara mengenai hubungan rakyat dengan pemimpin di tengah meningkatnya ketegangan dan perselisihan di berbagai wilayah dunia. Mantan kepala negara Indonesia itu menempatkan kepercayaan sebagai salah satu unsur penting untuk menjaga hubungan pemerintah dengan masyarakat agar perbedaan tidak berkembang menjadi perpecahan yang semakin sulit diselesaikan.
Jokowi Tekankan Pemimpin Tidak Cukup Hanya Memahami Kekuasaan
Pesan Jokowi dalam forum tersebut berangkat dari pandangannya mengenai peran seorang pemimpin ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Menurut dia, kepemimpinan tidak semata berkaitan dengan kemampuan menguasai strategi politik, pemerintahan, ataupun kekuasaan. Pemimpin juga perlu memahami orang yang dipimpinnya secara langsung.
Jokowi mengatakan seorang pemimpin harus bersedia mendengar masyarakat, mengetahui kekhawatiran mereka, memahami persoalan yang sedang dihadapi, serta memberikan perhatian terhadap kebutuhan rakyat. Sikap tersebut dinilainya menjadi bagian penting dalam menciptakan kepercayaan.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa pemimpin harus benar benar memahami rakyatnya. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan menurut Jokowi tidak dapat berjalan hanya melalui keputusan yang datang dari atas. Pemimpin memerlukan hubungan yang cukup dekat dengan masyarakat sehingga mengetahui alasan di balik kritik, tuntutan, keresahan, ataupun ketidakpuasan yang muncul.
“Seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memahami strategi dan kekuasaan, tetapi seseorang yang benar benar memahami rakyatnya,” kata Jokowi.
Kemampuan mendengar kemudian menjadi bagian penting dari hubungan tersebut. Pemimpin yang mengetahui apa yang sedang dirasakan masyarakat mempunyai peluang lebih besar untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan keadaan yang benar benar terjadi di lapangan.
Masyarakat Juga Diminta Memahami Kesulitan yang Dihadapi Pemimpin
Jokowi tidak hanya memberikan tanggung jawab kepada pemimpin. Ia juga menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam terciptanya hubungan yang sehat antara rakyat dan pemerintah. Menurutnya, rakyat yang kuat bukan sekadar masyarakat yang berani menyampaikan tuntutan, tetapi juga mampu memahami arah serta tantangan yang sedang dihadapi seorang pemimpin.
Pandangan tersebut menjadi bagian utama dari pernyataannya mengenai kepercayaan. Ketika masyarakat mengetahui alasan di balik sebuah keputusan dan memahami kesulitan yang sedang dihadapi pemerintah, ruang untuk membangun dukungan akan menjadi lebih besar.
Namun, kepercayaan yang dimaksud tidak berarti masyarakat harus meninggalkan hak untuk menyampaikan kritik. Dalam sistem demokrasi, kritik tetap menjadi bagian dari hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Pernyataan Jokowi lebih menekankan kebutuhan untuk membangun hubungan dua arah, yakni pemimpin bersedia mendengar rakyat dan masyarakat berusaha memahami persoalan yang harus diselesaikan pemimpin.
Ia mengatakan bahwa ketika masyarakat memahami, semangat akan tumbuh. Ketika kepercayaan muncul, dukungan kemudian dapat mengikuti. Hubungan saling memahami antara kedua pihak disebut Jokowi sebagai salah satu dasar terbentuknya perdamaian.
Menurut penulis, kepercayaan publik tidak dapat diminta hanya melalui pidato. Kepercayaan akan lebih kuat ketika masyarakat melihat kesesuaian antara ucapan, keputusan, keterbukaan informasi, dan hasil kerja pemimpin.
Kepercayaan Menjadi Unsur Penting Saat Konflik Membesar
Perhatian Jokowi terhadap kepercayaan muncul ketika Penang Peace Dialogue membicarakan berbagai perselisihan dan ketegangan internasional. Forum tersebut dirancang sebagai ruang pertemuan antara tokoh politik, akademisi, ekonom, pemikir, serta masyarakat untuk membahas cara mengurangi perselisihan melalui dialog dan kerja sama.
Ketika konflik terjadi, hubungan antara masyarakat dan pemimpin sering menghadapi tekanan besar. Keputusan yang diambil pemerintah bisa mendapat dukungan dari sebagian warga, tetapi pada saat bersamaan juga memunculkan penolakan dari kelompok lain.
Keadaan seperti itu membutuhkan komunikasi yang jelas. Informasi mengenai alasan sebuah keputusan, tujuan yang hendak dicapai, serta risiko yang sedang dihadapi perlu diterangkan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau kekhawatiran.
Jokowi melihat hubungan semacam ini sebagai proses timbal balik. Pemimpin tidak dapat meminta masyarakat percaya apabila dirinya tidak bersedia mendengar. Sebaliknya, masyarakat juga akan kesulitan memahami sebuah keputusan apabila tidak mengetahui persoalan yang sedang dihadapi pemerintah.
Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan perdamaian lahir dari kesediaan untuk mendengar dan keberanian untuk memahami pihak lain. Pesan tersebut tidak hanya diarahkan kepada pejabat negara, tetapi juga masyarakat yang berada di dalam sebuah negara.
Penang Peace Dialogue Jadi Tempat Jokowi Menyampaikan Pesan Perdamaian
Penang Peace Dialogue berlangsung pada 5 dan 6 September 2026 di George Town. Acara ini merupakan forum internasional yang mempertemukan berbagai pemikir serta tokoh dari sejumlah negara untuk membicarakan hubungan antarnegara, perdamaian, tatanan global, hingga perubahan struktur kekuatan dunia.
Penyelenggara membawa tema Bridging Civilisations in a Multipolar World. Salah satu tujuan forum tersebut adalah mempertemukan orang dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan keahlian yang berbeda agar dapat bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan dunia. Penang dipilih karena sejarah wilayah tersebut sebagai tempat pertemuan berbagai budaya sekaligus salah satu pusat perdagangan yang lama terhubung dengan banyak kawasan.
Jokowi menjadi salah satu tokoh utama yang hadir. Selain dirinya, sejumlah nama yang tercantum sebagai pembicara antara lain ekonom Malaysia Jomo Kwame Sundaram, mantan diplomat Singapura Kishore Mahbubani, akademisi Victor Gao, serta ekonom Jeffrey Sachs.
Forum tersebut diperkirakan menghadirkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari negarawan, akademisi, pemikir, serta pegiat perdamaian. Kehadiran berbagai tokoh dengan sudut pandang berbeda ditujukan untuk membuka percakapan mengenai cara menyelesaikan persoalan global tanpa mengandalkan konfrontasi.
Hubungan Pemimpin dan Rakyat Disebut Fondasi Perdamaian
Bagian penting lain dari pidato Jokowi adalah pandangannya bahwa perdamaian tidak hanya ditentukan melalui hubungan antarnegara. Kondisi di dalam sebuah negara juga sangat bergantung pada kualitas hubungan antara masyarakat dengan pemimpin.
Ketika komunikasi kedua pihak memburuk, perbedaan pendapat dapat semakin sulit dipertemukan. Ketidakpercayaan juga berpotensi membuat kebijakan pemerintah selalu dicurigai, sementara kritik masyarakat dapat dianggap sebagai bentuk permusuhan. Situasi seperti itu membuat jalan menuju kesepahaman menjadi semakin sempit.
Jokowi menawarkan pendekatan yang berpusat pada kesediaan kedua pihak untuk saling memahami. Pemimpin perlu mendengar sebelum mengambil kesimpulan tentang keinginan masyarakat. Sebaliknya, warga perlu mendapatkan informasi yang cukup untuk mengetahui alasan dan kesulitan di balik keputusan pemerintah.
Jokowi menyebut bahwa ketika pemimpin dan masyarakat benar benar saling memahami, fondasi perdamaian mulai terbentuk. Ia juga menilai dialog dapat menjadi kesempatan untuk bertukar gagasan, mempelajari pandangan pihak lain, serta mencari bentuk kerja sama yang memungkinkan perbedaan tetap dikelola tanpa berubah menjadi perpecahan.
Penulis melihat hubungan tersebut hanya dapat bertahan apabila kepercayaan berjalan dua arah. Pemimpin membutuhkan kepercayaan masyarakat, tetapi masyarakat juga membutuhkan alasan yang kuat untuk memberikan kepercayaan tersebut.
Pesan Jokowi Sejalan dengan Sikapnya Soal Kepercayaan Publik
Pembicaraan mengenai kepercayaan bukan pertama kali disampaikan Jokowi. Ketika masih menjabat sebagai Presiden RI, ia beberapa kali menyinggung posisi kepercayaan publik dalam menjalankan pemerintahan.
Pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2023, Jokowi pernah mengatakan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu modal politik penting bagi pemimpin ketika harus mengambil keputusan sulit atau tidak populer. Saat itu ia menjelaskan bahwa memimpin negara besar seperti Indonesia membutuhkan keberanian sekaligus kepercayaan masyarakat.
Jauh sebelumnya, Jokowi juga sering menekankan kebiasaan mendengar masyarakat. Dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada Desember 2017, ia menjelaskan bahwa kebiasaannya turun langsung ke daerah dilakukan untuk mengetahui persoalan serta aspirasi masyarakat secara lebih rinci.
Dua pandangan tersebut memiliki hubungan dengan pernyataannya di Penang. Kepercayaan tidak berdiri sendiri. Pemimpin perlu mengetahui persoalan masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan komunikasi serta penjelasan yang cukup mengenai keputusan pemerintah.
Perbedaan kali ini adalah Jokowi menyampaikannya setelah tidak lagi menjabat Presiden Indonesia. Ia berbicara di forum internasional dengan pembahasan yang lebih luas mengenai perdamaian, hubungan antarbangsa, dan perubahan tatanan dunia.
Jokowi Hadir Bersama Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow
Dalam gala dinner Penang Peace Dialogue, Jokowi hadir bersama Ketua Menteri Penang Chow Kon Yeow. Hadir pula Konsul Jenderal RI di Penang Wanton Saragih beserta jajaran serta sejumlah tokoh masyarakat dan peserta forum.
Jokowi dan Chow Kon Yeow turut membuka rangkaian Penang Peace Dialogue. Mantan Presiden Indonesia tersebut menyerukan agar pemimpin dan masyarakat memperkuat kesepahaman bersama sebagai dasar terciptanya perdamaian yang dapat bertahan.
Bagi penyelenggara, pertemuan tersebut tidak hanya diarahkan untuk membicarakan konflik bersenjata. Agenda resminya juga memuat pembahasan mengenai globalisasi, perubahan susunan kekuatan dunia, peran Perserikatan Bangsa Bangsa, serta ruang bagi individu untuk ikut mendukung kerja sama dan perdamaian.
Forum Berlanjut dengan Pembahasan Tatanan Dunia dan Reformasi PBB
Rangkaian Penang Peace Dialogue berlanjut pada Minggu, 6 September 2026. Berdasarkan agenda penyelenggara, kegiatan sehari penuh dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 17.30 waktu setempat. Beberapa sesi membahas perjalanan globalisasi selama ratusan tahun serta kemungkinan reformasi Perserikatan Bangsa Bangsa dalam dunia yang semakin memiliki banyak pusat kekuatan.
Jokowi juga dijadwalkan memberikan pidato utama dalam rangkaian forum pada Minggu. Hingga laporan terbaru yang tersedia saat artikel ini disusun, pemberitaan yang telah terbit masih berfokus pada sambutan Jokowi dalam gala dinner Sabtu malam dan pesannya mengenai pentingnya hubungan saling memahami antara pemimpin dengan masyarakat.
Pesan yang dibawa Jokowi dari sesi pembukaan menempatkan kepercayaan bukan sebagai hubungan satu arah. Masyarakat diminta memahami kesulitan pemimpin, tetapi pemimpin juga dituntut bersedia mendengar suara warga, mengetahui keresahan mereka, dan memahami persoalan yang mereka hadapi. Dalam pandangannya, hubungan semacam itulah yang menyediakan ruang lebih besar bagi dialog dan perdamaian ketika perbedaan serta konflik sedang menguat.
