Jalurmedia.com – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan mendirikan pusat cadangan di Ibu Kota Negara (IKN) untuk memastikan keamanan data strategis nasional.
Perkembangan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang perlu dukungan strategis nasional.
“Pusat Cadangan Strategis Nasional saat ini berada di Sawangan dan akan terintegrasi ke depan dimana IKN dirancang untuk data strategis nasional yang lengkap dan tersedia,” kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (17/3).
Menurut Hinsa, Pusat Rekam Cadang BSSN saat ini sudah dibangun di Sawangan Depok, Jawa Barat.
Selain itu, pembentukan Pusat Rekam Cadang bertujuan untuk menjamin integritas dan kelengkapan data strategis nasional. BSSN mengutamakan keamanan transmisi data antara departemen IKN dengan entitas.
“Prioritasnya adalah membangun jaringan kriptografi tertutup yang hanya bisa dijangkau antar kementerian IKN,” ujar Hinsa.
Dijalankannya bahwa rencana pendirian Pusat Rekam Cadang BSSN dimaksudkan untuk mendukung transformasi digital IKN. Menurut Hinsa, BSSN mendukung transformasi digital IKN untuk konsep smart city agar memudahkan pemerintahan dalam bekerja.
BSSN memprediksi serangan dan memperkuat keamanan siber nasional
Badan Siber dan Sandi Negara mengatakan telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat keamanan siber negara itu.
Kepala BSSN Hinsa Siburian, mengatakan ini awalnya diperkirakan berdasarkan 16,86% serangan siber terhadap pemerintah daerah dan 8,26% terhadap pemerintah federal antara Januari dan Desember 2021.
Hinsa mengatakan dalam rilis resminya, “Hasil audit BSSN mencatat lebih dari 1,6 miliar kunjungan atau serangan siber serupa malware. Aktivitas Trojan dan pengumpulan informasi (untuk memindai kerentanan keamanan dalam pengumpulan informasi).
Diantaranya, prevalensi serangan siber adalah 38,3% untuk akademisi dan 25,37% untuk sektor swasta dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah federal.
Langkah-langkah keamanan yang dilakukan BSSN antara lain memasang sensor Honeynet dan analisis malware. Optimalisasi audit NSOC, membentuk Tim Respons Insiden Keamanan Siber (CSIRT), menerapkan Penilaian Keamanan Teknologi Informasi (ITSA), dan menggunakan enkripsi yang ditingkatkan untuk sistem elektronik.
Hinsa juga menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan undang-undang ITE dan kebijakan PP PSTE.
Hinsa menekankan bahwa BSSN terus mengupayakan kolaborasi multi pihak untuk mengimplementasikan program kesadaran keamanan siber. Proyek ini bertujuan untuk membangun budaya keamanan siber yang bertanggung jawab. Melindungi masyarakat dari terorisme, ekstremisme dan ancaman disinformasi.
Untuk itu, Hinsa menyarankan untuk menggunakan dunia maya dengan bijak dan hati-hati. Dunia maya telah menjadi salah satu saluran proliferasi dan rekrutmen teroris dan militan.
Dia juga memperingatkan orang-orang untuk tidak menghadiri acara yang mendukung Rusia dan Ukraina. Di atas segalanya, ini membantu melindungi Indonesia dari situasi konflik dunia maya. Menjunjung tinggi perilaku nasional yang bertanggung jawab di dunia maya. Inilah salah satu pilar keamanan siber yang dibahas di forum PBB.
Jelas bahwa BSSN akan berperan aktif dalam operasi keamanan siber terkait dengan program pemerintah baru-baru ini seperti kepresidenan G20 dan program pendaftaran IKN.
