News

STNK Mati 2 Tahun, Siap-diap Data Dihapus!

Jalurmedia.com – Perpanjangan STNK menjadi tanggung jawab seluruh pemilik kendaraan di Indonesia. STNK memiliki dua jenis pembaruan, setahun sekali dan setiap lima tahun sekali.

Bedanya setelah 5 tahun, pemilik juga akan mengganti plat nomor mobilnya.

Terakhir, polisi akan membuat ketentuan baru, yaitu STNK yang tidak diperpanjang selama dua tahun akan secara otomatis diblokir data kendaraannya. Dengan kata lain, Anda tidak akan terdaftar di polisi dan Anda tidak akan dapat mendaftar ulang kembali. Aturan ini akan segera diberlakukan di Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas.

Pasal 74 Ayat 3 menyatakan bahwa “Kendaraan yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi ulang.

Ayat 1 bertujuan untuk memperjelas dua cara perihal penghapusan data kendaraan. Yaitu dilakukan melalui permintaan oleh pemilik dan peninjauan oleh pendaftar kendaraan yang berwenang, yaitu pihak kepolisian.

Sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan polisi untuk membatalkan kendaraan. Pertama, kendaraan rusak parah atau pemiliknya tidak melakukan registrasi ulang hingga dua tahun setelah STNK habis masa berlakunya.

Sesuai aturan STNK bermotor dan TNKB berlaku 5 tahun. Polisi bisa menghapus data registrasi jika pemilik tidak memperbaharui (ganti plat) dan tidak membayar biaya termasuk pajak kendaraan setelah 2 tahun.

Pada kenyataannya, mobil tau motor yang data registrasinya telah dihapus adalah ilegal. Pemilik kendaraan juga kesulitan bisa untuk melakukan registrasi ulang karena sudah diatur dalam undang-undang. Mereka yang mengendarai kendaraan palsu atau tidak berdokumen bisa dikenakan denda dan sanksi pidana.

 

Aturan penghapusan telah berlaku sejak 2009

Padahal, aturan untuk menghapus data kendaraan jika STNK dibiarkan mati oleh pemiliknya selama dua tahun sudah ada sejak 2009. Tapi sekarang, dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, mereka memberlakukannya kembali.

Peraturan tersebut aat ini sedang dalam proses sosialisasi, menurut Humas Jasa Raharja, Panji. Dia tidak bisa menjelaskan kapan ini akan diberlakukan.

“Betul, tapi saat ini sedang dalam proses sosialisasi ke masyarakat luas. Untuk informasi kendaraan yang tidak terdaftar, patokannya adalah data STNK bagi mereka yang tidak memperpanjang dalam waktu dua tahun,” kata Panji, Selasa (19/7).

Banyak instansi pemerintahan, salah satu dari tiga instansi Samsat, melihat potensi untuk menghasilkan pendapatan pajak lebih dari Rp. 100 Triliun. Ini diluar Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

Jumlah kendaraan diperkirakan mencapai 40 juta atau 39% dari total jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *