Jalurmedia.com – Selama satu tahun terakhir aksi kudeta militer yang dilakukan oleh Angkatan bersenjata (kelompok militer) terus menuai protes oleh masyarakat Myanmar. Konflik yang dilatarbelakangi oleh pemilu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional yang dipimpin oleh Suu Kyi.
Militer mulai merebut kendali pada 1 Februari 2021. Hal ini terjadi karena Angkatan bersenjata yang mendukung pihak oposisi.
Bentrokan terus berlangsung antara milisi etnis dan oposisi dengan pasukan junta Myanmar. Hingga saat ini dikutip dari BBC lebih dari 8.000 warga telah mengungsi dari Myanmar ke daerah yang berbatasan dengan India dengan maksud dan tujuan untuk masuk ke India sebagai negara tetangga.
Ribuan warga Myanmar telah mengungsi ke negara bagian India, Mizoram yang merupakan daerah perbatasan dengan Myanmar.
Menurut pelaporan yang ada pengungsi tersebut dibantu oleh penduduk setempat dan relawan yang berada dilokasi yang berasal dari Lembaga bantuan. Lebih dari ratusan orang telah terlantar membuat semakin memanasnya konflik lokal yang terjadi memicu warga untuk melarikan diri dari daerah asal.
Selama konflik berlangsung, lebih dari 600 orang tewas akibat pertempuran yang terjadi. Junta militer Mynmar telah mengambil sikap kritis dengan menjadikan ribuan orang termasuk aktivis dan pejabat pemerintah sebagai tahanan militer.
Kudeta Militer Akibat Kecurangan Pemilu
Milier sendiri mencoba untuk mengkudeta pemerintahan yang sedang berkuasa sebagai pemenang pemilu dengan asumi yang berdasar pada kecurangan dalam pemilu.
Berdasarkan pelaporan dari kelompok lokal Myanmar, militer telah mengambil langkah dengan menewaskan sekitar 1.000 orang dan melakukan penangkapan kepada ribuan warga lainnya. Aksi yang dilakukan oleh militer semakin menuai kecaman dan bentuk protes yang tak terhingga.
Sebagai negara tetangga, India mencoba untuk membantu dengan memberikan perlindungan kepada para pengungsi dari Myanmar. Dengan India membuka pintu bagi para pengungsi dari Myanmar memberikan respon pro dan kontra.
Beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan yang dilakukan oleh India memicu konflik antara kedua negara. Namun disisi lain India menempatkan sisi kemanusiannya.
Melihat konflik yang terjadi, dunia internasional telah memberikan sanksi kepada Junta militer Myanmar. PBB sendiri menilai aksi yang dilakukan merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kejahatan kemanusiaan termasuk aksi pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia mengingat ribuan orang telah menjadi korban bahkan harus mengungsi ke negara lain untuk mencari perlindungan.
Adapun respon dari pihak Junta militer tetap bersikeras untuk mengadakan kembali pemilu. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena konflik terus berlangsung hingga saat ini.
