Jalurmedia.com – Registrasi di MyPertamina jadi syarat untuk membeli BBM. Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) terus bekerja untuk memastikan bahwa subsidi energi, terutama BBM bersubsidi (pertalite) dan solar, dapat memenuhi tujuan mereka.
Mencapai tujuan berarti masyarakat yang menggunakan BBM bersubsidi adalah dengan kategori tidak mampu. Sebab, ternyata banyak juga kalangan menengah ke atas yang mengonsumsi BBM bersubsidi.
Oleh karena itu, Pertamina akan meningkatkan system penjualan BBM bersubsidi dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ dan aplikasi MyPertamina sebelum melakukan pembelian.
Masa uji coba pembelian bahan bakar tambahan menggunakan aplikasi dijadwalkan akan dimulai pada 1 Juli 2022. Rencananya, periode uji coba akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten di lima provinsi, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Melalui kebijakan ini, Pertamina berharap agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Pasalnya, data dalam aplikasi menunjukkan apakah pembeli berhak menerima BBM bersubsidi tersebut atau tidak.
“Yang terpenting sudah terdaftar sebagai pengguna website MyPertamina. Jika semua data cocok, konsumen bisa bertransaksi di SPBU dan semua transaksi dicatat secara digital,” kata Patra Niaga Alfian Nasution, Direktur Utama Pertamina, dalam keterangan resminya pada akhir Juni lalu.
Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar bersubsidi sebesar 10 persen tahun ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2014 Nomor 191 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM.
Harus Tepat Sasaran
Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studied (Celios), mengecam keras kebijakan yang dikembangkan pemerintah dan Pertamina. Dia pikir itu adalah cara halus atau secara tidak langsung membuat orang menggunakan Pertamax.
Ia mengatakan, pemerintah ingin subsidi BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin, tanpa memikirkan kelas menengah. Padahal, Indonesia memiliki 115 juta penduduk kelas menengah yang sangat rentan.
Kelas menengah yang rentan ini juga diyakini membutuhkan subsidi daripada dipaksa membeli Pertamax. Selain itu, perbedaan harga antara bahan bakar bersubsidi dan bahan bakar non-subsidi yang besar, yang selanjutnya meningkatkan biaya pengadaan.
“Pertamax dan Pertalite selisihnya lebih dari Rp 4.000 per liter. Seharusnya diatur saat selisih harga sudah dekat. Pendapatan masyarakat yang membeli BBM bisa mengurangi jatah belanja lainnya. Saya khawatir durable goods dan Fast Moving Consumer Goods akan terkuras,”
Kondisi ini diyakini mengakibatkan tertahannya pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Untuk itu, dia berharap kebijakan ini ditinjau ulang.
“Jangan pelit dalam memberikan subsidi, karena anggaran pemerintah masih surplus dan pemulihan ekonomi masih perlu dukungan pemerintah,” kata Bhima.
Ia juga menekankan perlunya penyesuaian data penerima subsidi BBM sebelum kebijakan ini dimulai. Ini karena alokasi subsidi yang memenuhi syarat paling efisien ketika datanya akurat. Jika ini tidak diperbaiki, itu menciptakan celah bagi orang kaya untuk menerima lebih banyak subsidi.
Belum siap
Bhima melanjutkan, permasalahannya adalah data penerima hibah belum siap. Alhasil, MyPertamina dapat digunakan untuk menjual bahan bakar tambahan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat.
“Masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi bisa menggunakan NIK atau kendaraan plat dengan meminjam. Sulit untuk memverifikasi di tempat karena staf perlu melayani pelanggan dan mengumpulkan data juga.” tambahnya.
Sementara itu, pengamat migas (Migas) Komaidi Notonegoro mengatakan, dalam jangka pendek, langkah yang diambil Pertamina paling rasional, namun belum tepat.
Pasalnya, menurutnya, subsidi langsung merupakan skema yang paling tepat untuk menyalurkan subsidi yang ditanggung.
“Tapi sebelumnya, mekanisme yang dipilih Pertamina bisa jadi jembatan,” katanya.
Namun, dia kesulitan memperkenalkan pembelian BBM bersubsidi ke lapangan. Ini karena politik dapat menyebabkan antrean panjang. Apalagi jika pembeli yang muncul terjebak dalam teknologi atau bahkan tidak memiliki smartphone.
Lalu, mereka yang tidak punya smartphone akan bertambah beban pengeluarannya. Padahal sebenarnya, mereka adalah golongan tidak mampu yang justru sangat membutuhkan BBM bersubsidi tersebut.
