Jalurmedia.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menolak undangan pertemuan untuk membahas masalah penundaan pemilu 2024 yang sedang menjadi isu politik di Indonesia. Pertemuan tersebut dipandu oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa posisi tersebut merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Sedangkan Bawaslu Balikpapan diminta untuk tidak hadir dalam undangan tersebut.
Fritz menyatakan bahwa tidak bisa menjelaskan mengapa Bawaslu menolak undangan tersebut. Dia mengatakan bahwa saat itu sedang berhalangan hadir dalam rapat pleno tersebut.
Dikutip dari laman CNNIndonesia bahwa sikap Bawaslu itu berbeda dari sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU RI Ilham Saputra mempersilakan komisioner di daerah untuk hadir.
Ilham mengatakan dalam pesannya pada Jumat (18 Maret 2022) bahwa dirinya akan bergabung dengan KPU yang mengundang pemerintah kota/kabupaten.
Sebelumnya, Kementerian Politik dan Keamanan Hukum mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk membahas penundaan pemilihan Pemilu 2024 mendatang. Ini diumumkan dalam salinan undangan di antara pemantau pemilu.
Menko Polhukam Mahfud MD yang bertanggung jawab di bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan membenarkan surat tersebut. Dia menjelaskan, pertemuan itu dilakukan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap penundaan pemilu. Ia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan diri menghadapi Pilkada 2024.
Mahfud MD batalkan pertemuan untuk membahas penundaan pemilu 2024
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim pihaknya membatalkan untuk melakukan pembahasan dengan KPU dan Bawaslu di Balikpapan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Dia mengatakan dia membatalkan pemilihan untuk menghindari desas-desus bahwa ia memimpin rapat penundaan Pemilu.
“Ya, itu kita batalkan, karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” kata Mahfud lewat rilis tertulis, Minggu (20/3).
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus mempersiapkan pemilihan umum 2024.
“Jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan dan bahwa kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” jelasnya.
Mahfud mengatakan pemerintah akan terus mempersiapkan pemilu serentak, meski pembahasan penundaan antara partai politik, DPR, LSM, dan Ormas sering terjadi.
“DPR, LSM, dan publik ingin berbicara, tetapi hanya tentang hasil. Ini masalah politik, tapi kami sekarang sedang mempersiapkan pemerintah. Tahun 2024 akan ada pemilihan presiden dan pemilihan presiden. Pemilihan wakil presiden, pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah berjalan beriringan,” tambah Mahfud.
Mahfud menjelaskan bahwa dalam demokrasi saat ini, orang bebas menyampaikan pendapat. Berbeda dengan era Orde Baru ketika partai politik dan LSM tetap bungkam.
“Ini negara demokrasi. Di era orde baru, partai politik tidak punya suara. LSM tidak bisa bicara. Namun semua orang sekarang dapat untuk bebas berbicara,” kata Mahfud.
