OPINI, Jalur Media – Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah dan penyelenggara Presidensi G20 merupakan sebuah momentum bagi Indonesia. Teruta dalam hal ekonomi dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan. Tak hanya itu, Indonesia juga berkewajiban untuk memfasilitasi seluruh diskusi yang berlangsung antar pemimpin negara anggota.
Atas tanggapan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, negara barat menyerukan untuk tidak mengundang Rusia dan Presiden Vladimir Putin dalam menghadiri forum G20 2022. Hal ini dilakukan negara barat dengan alasan bahwa negara barat mengecam aksi serangan yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina pada Februari 2022 lalu. Disisi lain, negara anggota G20 lainnya seperti China, India, dan juga Afrika Selatan menolak seruan yang dilakukan negara barat tersebut. Alasannya adalah bahwa Rusia merupakan negara penting dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perekonomian dunia.
Pertimbangan lainnya adalah bahwa keinginan negara barat agar Presiden Joko Widodo untuk mengundang Ukraina menghadiri forum G20 2020 yang akan diadakan di Bali Indonesia. Sebagai negara Presidensi G20 2022, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk dapat mengundang negara lainnya dalam menghandiri forum ekonomi tersebut. Hal ini didukung melalui makna dari G20 itu sendiri yang bukan merupakan forum politik. Forum G20 ini dibentuk untuk membahasa isu perekonomian global. Ini berarti tidak seharusnya isu politik yang berkaitan dengan keamanan dan teritorial suatu negara dibahas dlam forum tersebut.
Dalam hal Presidensi G20 2022, Indonesia dituntut untuk tetap dapat mengambil tindakan yang tepat. Termasuk netral dan bijaksana dalam menanggapi segala hal yang berkaitan dengan agenda yang akan dibahas pada forum G20. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 memiliki peran sebagai katalisator dalam hal pemulihan ekonomi global. Salah satunya juga terkait dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Namun fokus yang akan dibahas pada forum G20 adalah tetap pada isu perekonomian dunia.
Indonesia sebagai Presidensi G20
Keanggotaan Indonesia sebagai negara pertama dari negara-negara berkembang di Kawasan regional Asia Tenggara membawa ekspektasi baru bagi negara-negara berkembang lainnya. Dengan masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan G20, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi baru dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Tak hanya itu, berdasarkan sejarah Indonesia yang pernah memiliki keterpurukan dalam hal ekonomi, namun kebangkitan ekonomi Indonesia kemudian mendorong kestabilan ekonomi Indonesia yang membuat terpilihnya Indonesia sebagai negara anggota G20.
Dalam perannya sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia dapat memilih agenda, topik serta isu yang akan dibahas pada forum G20 2022. Tak hanya itu, Indonesia juga tentunya akan memimpin serangkaian pertemuan bagi negara-negara yang diundang ke dalam forum G20 2022. Hak istimewa lainnya yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebagai tuan rumah, maka Indonesia dapat mengundang negara di luar anggota G20 untuk hadir dalam pertemuan G20 2022 yang akan diadakan pada November 2022 di Bali Indonesia.
Momentum G20 2022, dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan pemulihan perekonomian dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Tak hanya isu ekonomi yang akan dibahas namun juga terkait dengan topik kesehatan dunia pasca pandemi Covid-19. Dalam Presidensi Indonesia di G20 2022, isu lainnya yang mendapat perhatian untuk dibahas adalah terkait dengan transformasi digital dan juga perubahan iklim.
Agenda Selama Kegiatan
Adapun agenda yang dibahas pada forum G20 2022 dibagi menjadi dua jalur utama yakni Jalur Keuangan (Finance Track) dan juga Jalur Sherpa (Sherpa Track). Jalur keuangan akan membahas seluruh isu yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan termasuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sedangkan untuk jalur sherpa fokus yang akan dibahas adalah terkait dengan isu ekonomi yang bersifat non-keuangan. Ini nantinya dibantu oleh Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia.
Adapun untuk isu yang diangkat dalam jalur ini seperti pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu penguatan sistem pembayaran di era digital dan peningkatan dalam hal sistem keuangan dengan skala nasional maupun global juga turut menjadi perhatian. Serta isu yang berhubungan dengan perpajakan berskala internasional juga menjadi hal penting yang akan di diskusikan.
Terdapat dua sisi yang dapat diambil dari Presidensi Indonesia pada G20 2022. Dari sisi ekonomi akan ada peningkatan perekonomian dalam negeri yang diharapkan bagi pembangunan bekelanjutan di Indonesia. Sedangkan dari sisi politik adalah hubungan yang dapat dibangun dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Mengingat bahwa penting bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara lain yang bersifat global.
Menyikapi Konflik Rusia-Ukraina
Presidensi Indonesia dalam forum G20 akan tetap mengundang seluruh anggota forum untuk hadir dalam KTT tingkat global tersebut. Tekanan dari pihak barat dan negara Uni Eropa terus diberikan kepada Indonesia selaku Presidensi G20. Hal tersebut membuat Indonesia harus tetap memiliki sikap dengan berlaku adil dan netral dalam artian bahwa tidak memihak kepada pihak manapun dan selalu memilih langkah yang tepat selaku Presidensi. Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai presidensi G20 2022 sejak diputuskan pada Desember 2021 lalu setelah presidensi G20 Italia.
Indonesia melalui pernyataan resmi Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tetap mengundang kedua negara berkonflik Rusia dan Ukraina. Sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, maka sudah sewajarnya bagi Indonesia untuk bersikap netral.
Perlu ditekankan kembali bahwa forum G20 bukan merupakan forum politik dan keamanan, melainkan forum ekonomi. Untuk itu penting bagi Indonesia untuk dapat bersikap tegas selama menjadi tuan rumah G20. Momen ini juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukan bagaimana gagasan politik luar negeri Indonesia yang dikenal dengan non-blok.
Selain menentukan agenda dan juga pemimpin forum ekonomi ini, Indonesia harus dapat menghadirkan seluruh negara anggota pada forum. Indonesia harus menjadi tuan rumah yang bersikap tegas, adil dan tidak memihak. Terutama terkait dengan kecaman negara Barat kepada Rusia atas konflik Ukraina. Untuk itu, Presiden Joko Widodo melalui pernyataannya kemudian memutuskan untuk tetap mengundang kedua negara berkonflik dalam menghadiri forum G20.
